99,07% Warga Terjamin Program JKN, Provinsi Papua Barat Kembali Meraih Predikat UHC

MANOKWARI, gardapapua.com — Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Papua Barat kembali mewujudkan komitmennya dalam memberikan jaminan kesehatan kepada masyarakat melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Hal tersebut dibuktikan dengan tercapainya Universal Health Coverage (UHC) sebesar 99,07% penduduk Provinsi Papua Barat. Dimana capaian tersebut telah berjalan sejak tahun 2018 dan bertahan sampai saat ini.

Untuk memperkuat komitmen tersebut, dilaksanakan penandatanganan Nota Kesepakatan dan Rencana Kerja UHC Program JKN antara BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah Papua dan Papua Barat dengan Pemerintah Provinsi Papua Barat, pada Senin (05/12/2022), di Manokwari.

Sebagai apresiasi atas komitmen tersebut, Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan Lily Kresnowati yang didampingi oleh Kepala BPJS Kesehatan Cabang Manokwari Deny Jermy Eka Putra Mase menyerahkan Piagam Penghargaan UHC kepada Penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw.

Pemberian penghargaan ini terkait penetapan Provinsi Papua Barat yang telah mencapai UHC Program JKN atas tercapainya kepesertaan JKN sebanyak 1.150.186 jiwa atau 99,07%, dari total penduduk 1.161.028 jiwa.

Capaian tersebut bahkan melebihi target dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang mana ditargetkan minimal 98% penduduk terlindungi JKN di tahun 2024.

“Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada jajaran Pemda Provinsi Papua Barat karena telah mencapai UHC sebesar 99,07%. Kerjasama UHC Papua Barat ini merupakan Provinsi keempat dari seluruh Provinsi di Indonesia setelah NAD, DKI Jakarta dan Bengkulu. Capaian UHC ini tentu bukan akhir dari segalanya, lebih dari itu kami masih memerlukan dukungan Pemda Provinsi Papua Barat untuk tetap mempertahankan dan meningkatkan jumlah kepesertaan JKN agar penduduk semakin terlindungi jaminan kesehatannya. Selain itu peran serta Pemda dalam peningkatan sarana layanan kesehatan sangat diperlukan agar kedepannya masyarakat yang berobat dapat terlayani di daerahnya sehingga tidak perlu dirujuk ke luar Papua Barat”,Pungkas Lily.

Lily juga menyampaikan, bahwa saat ini BPJS Kesehatan telah menyediakan saluran BPJS Kesehatan Care Center 165 sebagai media informasi dan penanganan keluhan. BPJS Kesehatan juga terus memperluas kanal pendaftaran dan administrasi kepesertaan baik dengan tatap muka maupun tanpa tatap muka seperti Pelayanan Administrasi melalui Whatssapp (PANDAWA) 08118165165.

Peserta juga dapat mengakses Aplikasi Mobile JKN dengan berbagai fitur yang mempermudah peserta mengakses layanan secara mandiri. Saat ini juga peserta dapat menggunakan KTP Elektronik/NIK untuk mengakses layanan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) maupun Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL).

Sementara itu, Paulus Waterpauw menyampaikan bahwa pencapaian UHC ini adalah berkat kerja sama semua pihak dalam mendukung program jaminan kesehatan nasional. Kepastian jaminan kesehatan menyeluruh bagi rakyat itu sudah sepenuhnya juga menjadi tanggung jawab bersama terutama penyelenggara negara di daerah dalam hal ini Pemerintah Daerah.

Pemprov Papua Barat terus meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat yang belum terjamin layanan kesehatannya khususnya di daerah yang jauh dari wilayah perkotaan karena dinilai belum punya kesadaran akan pentingnya perlindungan jaminan kesehatan.

Ditambahkannya, melalui kerjasama UHC Khusus dengan BPJS Kesehatan, seluruh warga Papua Barat dapat memanfaatkan layanan kesehatan. Jika sakit cukup tunjukkan KTP, langsung bisa berobat ke Puskesmas atau Rumah Sakit setempat dan sudah terjamin oleh BPJS Kesehatan denga alur dan prosedur yang berlaku. Bagi penduduk yang belum memiliki NIK juga bisa langsung berobat, sekaligus mendaftar pembuatan KTP ke Dinas Dukcapil setempat. Ini adalah merupakan bentuk komitmen Pemda untuk mewujudkan Papua Barat yang sehat, berkualitas, mandiri dan berkeadilan.

“Untuk itu atas nama Pemda Provinsi Papua Barat, saya mengharapkan dukungan dari semua pihak termasuk Kepala Daerah Kabupaten/kota di wilayah Provinsi Papua Barat untuk menyukeskan program strategis nasional secara khusus di bidang kesehatan yang mana memerlukan kerja keras, perencanaan yang benar-benar dimonitor dan dikawal sebaik-baiknya,” tutup Waterpauw. [Tim/Red]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *