Tolak KLB Deli Serdang, BMI Papua Barat Siap Jadi Garda Terdepan Bela AHY
MANOKWARI, gardapapua.com —- Ketua DPD BMI Provinsi Papua Barat, Fredrik Ronaldo Yesnath, angkat bicara mengecam keras sejumlah oknum – oknum yang tidak bertangung jawab supaya berhenti melakukan kegiatan manufer untuk memecah belah Partai Demokrat (PD).
Selain itu, dia menegaskan bahwa BMI Papua Barat siap menjadi garda terdepan untuk membelah Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan menolak Demokrat kubu KLB Deli Serdang, Sumatera Utara.
Kepada gardapapua.com, minggu (7/3/2021) Bung Fredrik menegaskan bahwa sebagai salah satu pimpinan Orsap PD di papua barat menyatakan bahwa pihaknya tegas mendukung kepemimpinan Ketum AHY.
” Kalau saja ada yang nekat mengkudeta ketua umum Partai Demokrat maka kami BMI papua Barat menjadi garda terdepan untuk membelah Ketua umum Partai Demokrat,”Tegasnya
Selain menolak hasil Kongres Luar Biasa (KLB) dan juga pencalonan Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, Bung Fredrik menilai bahwa kepemimpinan Ketum PD yang sah, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), sejatinya sudah disahkan Kementerian Hukum dan HAM.
“Menanggapi kongres luar biasa yang dilakukan di Deli Serda, Sumut, selaku Ketua BMI Papua Barat menilai hal itu tidak sesuai dengan melamine AD/ART Partai Demokrat (PD) dan di anggap ilegal atau abal – abal,”Pungkasnya.
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat yang sah, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), pada (5/3/2021) saat melaksanakan Konferensi Pers di Kantor DPP Partai Demokrat, setidaknya ada 5 hal pokok yang telah disampaikannya secara terbuka dan tegas. Hal itu antara lain :
1. KLB Deli Serdang adalah ilegal dan inkonstitusional karena tidak memenuhi syarat AD/ART Partai Demokrat. Tidak ada pemilik hak suara yang sah yang hadir dalam KLB tersebut.
2. Para pimpinan DPD dan DPC kami solid, maka siapa pun yang mengaku membawa surat kuasa mengatasnamakan DPD dan DPC, saya pastikan bahwa surat kuasa itu adalah palsu dan melanggar hukum.
3. Kami telah berupaya mencegah terjadinya KLB ilegal ini, juga mengingatkan pemerintah melalui surat resmi yang telah kami kirimkan kepada sejumlah pejabat negara yaitu Menko Polhukam, MenkumHAM, dan Kapolri. Ini adalah komitmen kami dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan nasional.
4. Keterlibatan KSP Moeldoko dalam GPK-PD kini sudah terang benderang. Apa yang disampaikan oleh KSP Moeldoko kemarin, meruntuhkan seluruh pernyataan mengelak yang telah diucapkan sebelumnya.
5. Dalam negara demokrasi yang seharusnya menjunjung tinggi dan menghormati independensi dan kedaulatan Partai Politik, saya meminta negara dan aparat pemerintah untuk tidak melakukan pembiaran, atas kegiatan ilegal yang dilakukan KSP Moeldoko untuk memecah belah Partai Demokrat.
” Saya tegaskan di sini, tidak ada dualisme kepemimpinan dan kepengurusan Partai Demokrat. Saya Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), adalah Ketua Umum Partai Demokrat yang sah dan legitimate. Konstitusi kami, AD/ART, juga tidak ada yang berubah, berdasarkan Kongres V, 15 Maret 2020, yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM,”Ujar AHy
“Insya Allah kami akan terus berjuang untuk menjaga demokrasi dan menegakkan keadilan di negeri ini. Kami mohon doa dan dukungan dari seluruh masyarakat Indonesia,”Tambahnya menegaskan.
Sembari menginstruksikan kepada seluruh pengurus dan kader Partai Demokrat di manapun berada, untuk merapatkan barisan dan melakukan herakan menyelamatkan Demokrat.
[*/Ian/Red]
