Polsek Warmare Akui, Terima Laporan Pengaduan Pekerja Proyek Pengendali Banjir Sungai Warmare
MANOKWARI, gardapapapua.com — Pihak jajaran polsek warmare hingga senin (22/6/2020), kemarin, setidaknya telah menerima laporan pengaduan dari para pekerja pemborong proyek talud pengaman sungai Warmare, Kabupaten Manokwari.
Hal itu diduga lantaran upah kerja yang tidak dibayar tuntas, oleh para pihak perusahaan yang memberikan pekerjaan pemborongan pembangunan talud tersebut, yang diketahui dibangun menggunakan anggaran APBN tahun 2017, melalui Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat jendral Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Papua Barat (BWS PB).
Ini diakui Wakapolsek, IPTU Tinus, SH, kala dikonfirmasi sejumlah wartawan di Polsek Warmare, Jumat (26/6/2020) siang tadi.
Kata dia, ada 4 laporan yang sudah mereka tindak lanjuti dengan memanggil kedua pihak dan semuanya sudah diselesaikan secara kekeluargaan.
Ditanya soal pekerja lain yang kemungkinan belum dibayar, dia mengakui, bahwa sejauh ini tidak menutup kemungkinan akan menerima laporan resmi jika memang masih ada agar difasilitasi penyelesaiannya.
“Tujuan kita supaya hak – hak mereka terbayar,”Ungkapnya.
“Sejauh ini Polsek Warmare kami sudah selesaikan masalah laporan pengaduan tak dibayarkan Hak atau upah para pekerja pemborong proyek talud irigasi kali/sungai warmare ini.Terakhir kemarin itu tim dari Bpk Adam sudah di bayar Rp. 27 Juta rupiah,”Beber Wakapolsek.
Namuj demikian, dalam penanganan perkara ini, pihak Polsek Warmare tetap mengedepankan penyelesaian melalui proses kekeluargaan terlebih dahulu.
“Jadi kalau melapor ke kami Polsek Warmare pasti kami berusaha untuk menyelesaikan perkara ini melalui proses kekeluargaan,”Terangnya
Sebelumnya, penelusuran sejumlah awak media dilapangan salah satunya media ini, mendapati bahwa benar diduga proyek pengendali banjir sungai Warmare paket 2 belum dikerjakan tuntas, dan ditemui ada sejumlah talud yang tidak beres pengerjaannya. Saat tiba di lapangan nampak masih ada pekerjaan pembangunan dinding talut yang dilakukan oleh sejumlah tukang yang bekerja dibawa pemborong.
Seorang pekerja yang enggan namanya menyebutkan, bahwa sejumlah bidang memang belum tuntas dikerjakan, meski begitu dia tak mengetahui berapa total panjang dinding pengaman yang belum tuntas dikerjakan itu. Selain itu, tidak ada papan proyek dilokasi pekerjaan.
Data yang diperoleh dari LPSE menunjukan, paket 2 proyek pengendali banjir sungai warmare ini dialokasi menggunakan APBN 2017 pada intansi Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dibawah Satker SNVT pelaksana jaringan sumber air Papua Provinsi Papua Barat dengan pagu anggaran senilai Rp 147.560.000.000 dengan kontraktor pemenang PT. Gunakarya Nusantara.
Sementara itu, Paket 1 Proyek Pengaman Sungai Warmare diyakini seorang pekerja bahwa sudah tuntas dikerjakan.
Amin, seorang juru ukur pada proyek tersebut mengaku pekerjaan paket 1 sekira 2 km sudah tuntas terbangun. Kata dia, saat ini pekerjaan pada paket 1 sudah masuk dalam massa pemeliharaan. Dia mengakui tak ada masalah dalam pekerjaan pada paket 1 meski nampak terlihat sejumlah alat berat pada base camp pekerja paket 1 dqlam posisi di palang warga menggunakan bambum palang itu dilakukan secara adat. Pekerja mengaku tak berani membukanya.
Sementara itu, Data yang diperoleh dari LPSE menunjukan, paket 1 proyek pengendali banjir sungai warmare ini dialokasi menggunakan APBN 2017 pada intansi Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dibawah Satker SNVT pelaksana jaringan sumber air Papua Provinsi Papua Barat dengan pagu anggaran senilai Rp 140.500.000.000 dengan kontraktor pemenang PT. Basuki Rahmanta Putra yang beralamat di Kelurahan Cipinang Jakarta Timur.
Namun di base cam pekerja paket 1 ini terdapat informasi papan proyek. Disitu tertulis, tanggal kontrak 21 Desember 2019 dengan waktu pelaksanaan selama 280 hari kalender dengan kontraktor pelaksana, Basuki-Dewa Ruci, KSO. Sementara konsultan pengawasnya PT Virama Karya(Persero)-PT Nedisa Estetika, KSO.
Sementara hingga berita ini diturunkan, media ini saat dilapangan belum dapat menemui pihak penanggung jawab perusahaan terkait dalam hal pelaksanaan pekerjaan tersebut. [TIM/RED]
