Bersama Kepala Daerah se-Papua Barat, Bupati Teluk Bintuni Teken Komitmen Percepatan Penyelesaian Temuan BPK
TELUK BINTUNI, gardapapua.com — Pemerintah Daerah Kabupaten Teluk Bintuni, pada Rabu (10/12/2025) turut mengikuti rangkaian kegiatan Penandatanganan Komitmen pernyataan percepatan penyelesaian tindaklanjut rekomendasi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan penyelesaian ganti kerugian negara yang berlangsung di Aula BPK RI Perwakilan Papua Barat, Manokwari, Papua Barat.
Kegiatan pendandatangan komitmen terhadap Percepatan Penyelesaian Rekomendasi Temuan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dihadiri oleh para kepala daerah se-Papua Barat, salah satunya Bupati Teluk Bintuni, Yohanis Manibuy.
Wakil Gubernur Papua Barat, Mohamad Lakotani, juga turut terpantau hadir dalam kesempatan itu.
Dalam kesempatan itu juga, para Bupati selaku kepala daerah mengucapkan terima kasih kepada pihak BPK perwakilan Papua Barat yang selalu mengingatkan Pemerintah Daerah (Pemda) untuk terus melakukan penyelesaian atas rekomendasi temuan BPK. Agar melalui komitmen tersebut, di masa yang mendatang sudah ada progress dari masing – masing Pemda secara signifikan mampu menyelesaikan rekomendasi temuan BPK.
Sementara itu, Wakil Gubernur Papua Barat, Mohamad Lakotani menegaskan pentingnya transparansi, akuntabilitas, serta keseriusan seluruh perangkat daerah dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
Dia berharap seluruh Kepala Daerah dapat menginstruksikan kepada para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang masih memiliki temuan BPK dapat segera menuntaskannya sesuai ketentuan.
Dalam arahannya, Wagub juga menyebut bahwa pemeriksaan kinerja dan kepatuhan oleh BPK bukan sekadar rutinitas administratif, melainkan bagian dari upaya memperkuat tata kelola keuangan daerah agar berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat dan kemajuan pembangunan daerah melalui tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
Ia juga menyampaikan bahwa tugas dan tanggung jawab Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) ke depan semakin berat.
Karena itu APIP, lanjutnya, harus terus bersinergi guna terwujudnya pengawasan dan pembinaan yang berkualitas dan berkontribusi maksimal dalam mengawal program kegiatan pembangunan daerah.
Wagub Lakotani turut menyampaikan, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan, secara umum kualitas penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat terus berbenah dan semakin baik. [TIM/RED]
