Selaraskan Pembangunan Daerah, Bupati Teluk Bintuni Ikuti Raker Bersama Gubernur dan Kepala Daerah se-Provinsi Papua Barat
MANOKWARI, gardapapua.com —Pemerintah Provinsi Papua Barat bersama tujuh pemerintah kabupaten di daerah, melakukan penyelarasan terhadap dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode 2025-2029 dengan Astacita Presiden Prabowo Subianto.
Kegiatan Rapat Kerja Bupati dan Konsultasi Publik RPJMD 2025-2029 Se-Provinsi Papua Barat Tahun 2025 yang dihadiri langsung oleh Bupati Teluk Bintuni, Yohanis Manibuy, dibuka secara resmi oleh Gubernur Drs. Dominggus Mandacan, pada (Selasa, 22/04/2025) bertempet di Auditorium PKK Provinsi Papua Barat, Arfai, Manokwari.
Rapat kerja tersebut, membahas terkait sejumlah permasalahan pada berbagai Daerah masing-masing, baik dari infrastruktur, pendidikan, kesehatan, sosial dan pangan, ketenagakerjaan, dan lainnya. Dimana Pemerintah Provinsi Papua Barat juga berkomitmen untuk mendukung pencapian sasaran Pembangunan Nasional melalui penyelarasan dokumen perencanaan daerah dengan Dokumen Perencanaan Nasional.
Gubernur Papua Barat dalam amanat sambutannya berharap, bahwa melalui Forum ini, Pemprov dan Pemkab mampu saling memberikan masukan dan tanggapan konstruktif, dan bersinergi dengan seluruh pemangku kepentingan didaerah, sebagai bagian dari komitmen untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang tepat sasaran, berbasis data dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta mampu bergerak cepat.
Sebab penyusunan RPJMD 2025-2029, akan menjadi landasan bagi seluruh stakeholder didaerah dalam merancang program dan kegiatan pembangunan yang harus selaras dengan visi dan misi Pembangunan Provinsi Papua Barat, serta selaras juga dengan target pembangunan nasional dalam RPJMD tahun 2025-2029.
Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan juga mengatakan, bahwa rapat kerja kepala daerah merupakan momentum penting untuk meningkatkan sinergisitas dalam mewujudkan program pembangunan daerah yang lebih maju, sejahtera dan bermartabat. “Dalam konteks otonomi daerah dan desentralisasi, maka koordinasi antara provinsi dan kabupaten menjadi sangat penting,”Kata Dominggus.
Pemerintah daerah diharapkan pula untuk tetap memperhatikan nilai adat maupun budaya sebagai bagian penting dalam kebijakan penyusunan program pembangunan yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing wilayah. “Dua hari ini kita sama-sama membahas dan menyesuaikan rencana pembangunan daerah,”Ucap Dominggus.
Gubernur dua periode ini menekankan beberapa poin yang menjadi atensi pembahasan dalam rapat, antara lain percepatan pembangunan infrastruktur karena menjadi faktor utama merealisasikan perbaikan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.
Kemudian, program pemberdayaan ekonomi tentu harus melibatkan peran serta masyarakat lokal sebagai wujud keberpihakan, dan komitmen seluruh pemerintah daerah meningkatkan kualitas pelayanan publik di semua sektor.
“Tantangan pembangunan di Papua Barat tidak ringan, tapi dengan kerja sama dan komitmen yang kuat maka kita semua bisa menghadapi tantangan itu,”Sebutnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Papua Barat Ali Baham Temongmere menjelaskan, terkait penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan maksimal apabila seluruh pemerintah daerah memiliki kesamaan persepsi dalam menyusun perencanaan pembangunan.
Sehingga melalui RPJMD, kiranya dapat mengakomodasi visi dan misi gubernur-wakil gubernur maupun bupati-wakil bupati yang sudah semestinya dilakukan konsultasi publik secara berjenjang, sehingga pelaksanaan pembangunan mampu menjawab permasalahan daerah.
Selain Pemkab Teluk Bintuni, dikesempatan itu hadir juga Pemkab Manokwari, Pemkab Manokwari Selatan, Pemkab Pegunungan Arfak, Pemkab Teluk Wondama, Pemkab Kaimana, dan Pemkab Fakfak. Kegiatan ini akan berlangsung hingga Rabu (23/4/2025). [TIM/RED]
