Temui Massa PALKOAP-PB, Ahmad Kuddus Siap Kawal Aspirasi Kontraktor Papua ke Pusat
MANOKWARI, gardapapua.com – Ratusan kontraktor Orang Asli Papua (OAP) yang tergabung dalam Perkumpulan Asosiasi Lokal Kontraktor Orang Asli Papua (PALKOAP-PB) menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor DPR Papua Barat pada pukul 14:00 WIT, pada senin (24/02/2025).
Mereka menuntut penolakan terhadap Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang dinilai mengancam keberlanjutan proyek infrastruktur di Papua Barat.
Instruksi Presiden tersebut mengatur efisiensi anggaran nasional, yang berdampak pada pemotongan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik hingga 75 persen di Papua Barat. Para kontraktor lokal menganggap kebijakan ini tidak adil dan bertentangan dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 24 Tahun 2023 tentang percepatan pembangunan Papua.
Aksi yang berlangsung di depan Kantor DPR Papua Barat itu diawali dengan orasi dari Sekretaris Umum PALKOAP-PB, Lewis Wanggai, yang menegaskan bahwa pemotongan DAK fisik akan sangat berdampak pada kontraktor lokal, yang selama ini bergantung pada proyek infrastruktur daerah.
“Kami menolak pemotongan anggaran yang merugikan kami! Kontraktor Orang Asli Papua harus tetap memiliki peran dalam pembangunan daerah ini. Kami bukan hanya pekerja, kami adalah bagian dari pembangunan Papua,”Ucap Lewis di hadapan massa.
Ia juga menyampaikan bahwa kebijakan efisiensi ini berpotensi melumpuhkan pertumbuhan ekonomi Papua Barat, karena banyak proyek yang akan tertunda atau bahkan dihentikan.
Ketua PALKOAP-PB, Alex Wonggor, juga menegaskan bahwa pemotongan anggaran ini bertentangan dengan janji pemerintah untuk mempercepat pembangunan di Papua.
“Kami ingin pemerintah pusat mendengar suara kami. Pemotongan ini sangat tidak adil dan berlawanan dengan kebijakan percepatan pembangunan yang sebelumnya dijanjikan kepada kami,” tegas Alex Wonggor.
Setelah beberapa jam berorasi, Ketua Komisi II DPR Papua Barat, Ahmad Kuddus, keluar dari gedung DPRPB untuk menemui massa aksi. Tanpa pengawalan berlebihan, ia berjalan menuju kerumunan, mendengarkan langsung aspirasi para demonstran.
Sebagai Ketua Komisi II yang membidangi pendidikan dan kesejahteraan, Ahmad Kuddus memahami bahwa pemotongan anggaran ini bukan hanya berdampak pada sektor infrastruktur, tetapi juga akan berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat Papua Barat secara keseluruhan.
Ketika mikrofon diberikan kepadanya, ia memulai dengan pernyataan yang langsung menenangkan massa.
“Saya paham keresahan ini. Ini bukan hanya tentang proyek, tetapi tentang keberlangsungan ekonomi masyarakat Papua. Dan saya tidak akan tinggal diam,”Ujarnya dengan tegas.
Kuddus menegaskan bahwa Papua Barat tidak bisa disamakan dengan daerah lain dalam kebijakan efisiensi anggaran. Kondisi geografis dan kebutuhan pembangunan yang unik membuat provinsi ini harus mendapatkan perlakuan khusus.
“Papua Barat memiliki tantangan tersendiri dalam pembangunan. Jika anggaran dipotong tanpa mempertimbangkan kondisi di lapangan, maka pembangunan akan lumpuh dan kita semua yang akan terkena dampaknya,”Lanjutnya.
Di hadapan ratusan demonstran, Kuddus menyampaikan langkah konkret yang akan ia ambil untuk mengawal aspirasi mereka. Ia berjanji akan mengusulkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) DPR Papua Barat, yang akan bertugas mengawal permasalahan ini hingga ke tingkat pemerintah pusat.
“Saya akan membawa aspirasi ini ke rapat pimpinan. Kita butuh Pansus agar suara kita lebih kuat di Jakarta,”Tegasnya.
Selain itu, ia juga memastikan bahwa Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) siap membantu dalam proses advokasi ini.
“BP3OKP sudah bersedia membantu kami bertemu Wakil Presiden RI untuk menyampaikan langsung dampak kebijakan ini,” tambahnya.
Mendengar pernyataan Ahmad Kuddus, massa aksi yang awalnya penuh dengan ketegangan mulai menyambut dengan tepuk tangan dan teriakan dukungan. Ketua KOAP, Alex Wonggor, mengapresiasi langkah Kuddus dan menyatakan bahwa mereka akan terus mengawal janji ini hingga benar-benar terealisasi.
“Ini baru wakil rakyat yang paham aspirasi masyarakat! Kami akan tetap mengawal janji ini dan memastikan Pansus benar-benar terbentuk,”Serunya.
Beberapa kontraktor yang hadir dalam aksi juga menyampaikan harapan mereka agar janji yang diberikan oleh DPR Papua Barat benar-benar diwujudkan dalam langkah konkret.
Setelah berdialog dengan Ahmad Kuddus, massa aksi perlahan mulai membubarkan diri dengan tertib sekitar pukul 16:30 WIT. Namun, mereka meninggalkan pesan yang jelas: perjuangan belum selesai.
Kini, semua mata tertuju pada DPR Papua Barat untuk memastikan bahwa janji pembentukan Pansus benar-benar terealisasi. Jika langkah ini tidak segera dilakukan, KOAP telah menyatakan siap untuk kembali turun ke jalan guna menuntut kepastian.
Bagi Ahmad Kuddus, hari itu bukan hanya tentang menemui demonstran. Itu adalah komitmen nyata untuk memperjuangkan kesejahteraan kontraktor asli Papua dan memastikan bahwa pembangunan Papua Barat tetap berjalan dengan keadilan bagi semua pihak. [TIM/RED]
