Gelar Rakerda, Ini Langkah Strategis BKKBN Papua Barat Terkait Penanganan Stunting
MANOKWARI, gardapapua.com — Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Perwakilan Provinsi Papua Barat melaksanakan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) tahun 2023, sebagai bentuk kelanjutan program bangga kencana dan percepatan penurunan stunting tingkat provinsi papua barat dan papua barat daya di tahun 2023 semakin maksimal dilaksanakan.
Kegiatan yang mengangkat tema : “Peningkatan Sinergitas dan Kolaborasi pencapaian program Bangga Kencana dan percepatan penurunan stunting”, dilaksanakan bertempat di salah satu hotel di Kota Manokwari, Papua Barat, pada Kamis (2/3/2023).
Kepala perwakilan BKKBN Papua Barat, Philmona Maria Yarollo, S.Sos.M.Si, mengatakan, bahwa tujuan pelaksanaan Rakerda ini adalah BKKBN Papua Barat menyiapkan langkah strategis dalam menekan prevalensi stunting di Papua Barat dan Papua Barat Daya.
“Tentunya hal ini untuk meningkatkan kualitas keluarga telah dilaksanakan berbagai program dengan kegiatan dan siklus hidup manusia yaitu sejak remaja, menikah, dan sampai hamil serta melahirkan sampai lansia tentunya tak luput dari sebuah perencanaan,”Ujarnya saat memberikan arahan pembukaan.
Dikatakannya, bahwa ada sejumlah langkah strategis yang dapat dilakukan untuk menekan prevalensi stunting, yaitu verifikasi dan pembaharuan data melalui Elektronik-Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (E-PPGBM), pemanfaatan anggaran yang menyasar keluarga berisiko stunting, dan pemberian tambahan asupan nutrisi pemulihan bagi bayi 0-23 bulan yang berisiko stunting.
“Kalau sebelumnya dua anak cukup, sekarang kita fokus ke berencana. Sehingga taglinenya berencana itu keren. Ini berkaitan dengan Perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga. Sehingga Implementasi program bangga kencana diprovinsi papua barat mengacu pada sasaran dan rencana strategis tahun 2020 – 2024 dengan tagline : “Berencana itu keren”,”Terangnya
Adapun dalam mendukung percepatan penurunan stunting, program bangga kencana, lebih fokus kepada pencegahannya dimulai dari edukasi dan promosi kesehatan remaja serta edukasi gizi bagi remaja putri sebagai bahan dan persiapan perencanaan konseling calon pengantin, yang didalamnya dilaksanakan melalui pusat informasi dan konseling remaja disekolah dan perguruan tinggi.
“Ini menyebar kita lakukan di wilayah 12 kabupaten dan 1 kota, di wilayah papua barat saat itu. Inilah yang kita harapkan, melaksanakan bentuk pencegahan sejak usia remaja dan mendukung pertumbuhan kembang anak, dalam hal menekan angka stunting,”Paparnya
Selain itu, telah dilaksanakan bentuk kemitraan dan pembentukan tim percepatan penurunan stunting, sesuai dengan amanah perpres 72 tahun 2021 yang telah dibentuk secara berjenjang dari tingkat provinsi, kabupaten / kota distrik dan kampung.
“BKKBN perwakilan Papua Barat juga telah membentuk tim penggerak PIN Keluarga yang terdiri dari kader PKK, Bidan, dan juga penyuluh publik / kesehatan, yang tersebar diseluruh kampung sebagai bentuk keseriusan penggerak tim pendamping keluarga. Yang mana tugasnya adalah melaksanakan pendampingan kepada para keluarga dengan sasaran dan upaya penurunan stunting, yaitu remaja, calon pengantin, ibu hamil dan ibu menyusui, serta anak – anak,”Sambungnya
Ia melanjutkan bayi yang mengalami masalah pertumbuhan harus dirujuk ke tenaga ahli guna mendapatkan pemeriksaan intensif, bayi 24-59 bulan yang terpapar stunting harus tetap diintervensi, penanganan stunting dimulai dari hulu dengan mengedukasi remaja putri tentang kesehatan reproduksi, dan meningkatkan peran keluarga sebagai lembaga pertama dan utama melakukan pendidikan bagi anak.
“Melalui kemitraanlah, target penurunan prevalensi stunting dapat terlaksana dengan baik. Sebab hal ini membutuhkan kolaborasi dan kerja sama semua pihak,”Harap Philmona.
Selain itu, BKKBN terus mengoptimalkan pelaksanaan program pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana (Bangga Kencana) yang akan berdampak positif terhadap upaya percepatan penurunan stunting.
Sementara itu, Asisten I Setda Papua Barat Robert Rumbekwan menuturkan prevalensi stunting merupakan masalah gizi kronis yang harus dicegah dengan ketepatan pelaksanaan program. Itu sebagai upaya penurunan prevalensi stunting dan angka kemiskinan ekstrem tidak dapat dilaksanakan oleh satu instansi melainkan seluruh pihak, termasuk pihak swasta.
“Ada banyak faktor. Seperti kurang asupan nutrisi selama 1.000 hari pertama kehidupan, karena minimnya pemahaman keluarga. Berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2022, prevalensi stunting di Papua Barat mengalami peningkatan 3,8 persen yaitu dari 26,2 persen pada 2021 menjadi 30,0 persen pada 2022. Saya berharap, seluruh Tim Pendamping Keluarga dan Tim Percepatan Penurunan Stunting yang telah terbentuk agar meningkatkan koordinasi supaya program intervensi lebih tepat sasaran,”Harapnya yang menghadiri kegiatan tersebut mewakili Penjabat Gubernur Papua Barat. [Ian/Red]
