DaerahGarda ManokwariGarda Papua BaratGarda Teluk BintuniHeadline newsLingkungan dan HAMNasionalParlementaria

Bupati Yohanis Manibuy : Revisi Perdasus DBH Migas Penting Untuk Kesejahteraan Masyarakat dan Daerah Penghasil Teluk Bintuni

TELUK BINTUNI, gardapapua.com – Bupati Teluk Bintuni, Yohanis Manibuy, S.E., M.H., menegaskan bahwa revisi Perdasus Nomor 22 Tahun 2022 merupakan harapan masyarakat adat Suku Sebyar yang selama ini menyuarakan aspirasi agar pembagian Dana Bagi Hasil (DBH) migas lebih memperhatikan daerah penghasil.

Penegasan itu disampaikan Bupati Yohanis Manibuy dalam Pembahasan dan Pendalaman Materi Terkait Rancangan Perdasus tentang Perubahan atas Perdasus Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pembagian, Pengelolaan dan Penatausahaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minyak Bumi dan Gas Alam dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat.

Kegiatan ini terlaksanakan dalam Fokus Group Discussion (FGD) oleh Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat melalui Bapemperda, bertempat di Ballroom Vita Hotel, Manokwari, pada Jumat (20/11/2026).

Hadir dalam kesempatan itu Ketua DPRK Teluk Bintuni, Romilus Tatuta beserta jajaran anggota, LMA Suku Sebyar, anggota MRP-PB, Anggota DPR Papua Barat Fraksi Otsus, Akademisi, dan unsur terkait tamu undangan lainnya.

Dalam forum tersebut, Bupati Yohanis Manibuy menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Pimpinan dan anggota DPR Provinsi Papua Barat atas pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) sebagai wujud kepedulian dan perhatian kepada Kabupaten Teluk Bintuni untuk melakukan perubahan atas Perdasus Nomor 22 Tahun 2022.

Menurut Bupati Yohanis, desakan revisi Perdasus tersebut bukan muncul secara tiba-tiba. Aspirasi itu lahir dari pertemuan antara Pemerintah Daerah Kabupaten Teluk Bintuni, DPR Kabupaten Teluk Bintuni, Forkopimda Kabupaten Teluk Bintuni, Forum Komunikasi Hak-Hak Masyarakat Adat Suku Sebyar, tokoh masyarakat, tokoh adat, hingga tokoh perempuan pada tanggal 6 Oktober 2025, lalu.

Salah satu rekomendasi penting dari pertemuan tersebut adalah desakan untuk melakukan revisi Perdasus Nomor 22 Tahun 2022 yang dinilai tidak berpihak pada daerah penghasil, yaitu Kabupaten Teluk Bintuni dan masyarakat adat terdampak di lokasi sumur minyak dan gas bumi.

“Revisi ini adalah harapan masyarakat adat Suku Sebyar. Mereka selama ini menyuarakan agar pembagian DBH migas lebih memperhatikan daerah penghasil,”Tegas Bupati Yohanis Manibuy.

Berkaitan dengan DBH migas, Kata dia, bahwa pengalokasiannya ke daerah kabupaten penghasil dilakukan melalui mekanisme transfer ke daerah, baik transfer dari pemerintah pusat maupun transfer pemerintah provinsi.

Namun, sesuai Perdasus Nomor 22 Tahun 2022, pembagian DBH dinilai tidak adil dan tidak memenuhi asas By Origin yang seharusnya memberikan porsi lebih besar kepada kabupaten penghasil.

Bupati Yohanis menilai, Teluk Bintuni sebagai daerah penghasil migas seharusnya memperoleh manfaat yang lebih proporsional, sejalan dengan kontribusi dan dampak yang dirasakan langsung oleh masyarakat di sekitar wilayah operasi migas.

Terkait hak masyarakat adat Suku Sebyar, Pemkab Teluk Bintuni juga meminta kejelasan Pasal 8 huruf d Perdasus Nomor 22 Tahun 2022 agar alokasi 10 persen pemberdayaan masyarakat adat benar-benar menyasar masyarakat adat di kabupaten penghasil yang terdampak langsung operasi migas, bukan terbatas pada kewenangan provinsi.

“Alokasi dana tambahan DBH migas dalam rangka otonomi khusus berupa dana pemberdayaan masyarakat adat 10 persen yang sudah diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan diharapkan dapat diatur lebih terinci sampai pada masyarakat adat, namun belum diatur,”Jelas Bupati Yohanis.

Bupati menambahkan, bahwa sesuai Pasal 8 huruf d Perdasus Nomor 22 Tahun 2022, alokasi 10 persen untuk belanja bantuan masyarakat adat tercakup untuk pemberdayaan masyarakat di provinsi sesuai kewenangannya. Seyogyanya, pemberdayaan masyarakat adat tidak hanya di provinsi, tetapi juga masyarakat adat di daerah penghasil seperti masyarakat adat Suku Sebyar.

Bupati Yohanis juga menyoroti bahwa sejumlah regulasi, mulai dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 33 Tahun 2024, hingga Perdasus Nomor 22 Tahun 2022, belum mengatur pembagian, pengalokasian, dan pengelolaan DBH sampai ke tingkat masyarakat adat terdampak, yaitu pada lokasi sumur minyak dan gas bumi.

Karena itu, melalui Rancangan Perubahan atas Perdasus Nomor 22 Tahun 2022, Pemkab Teluk Bintuni berharap ada pengaturan yang lebih adil, terinci, dan berpihak kepada daerah penghasil serta masyarakat adat yang selama ini menjadi penjaga tanah dan sumber daya alam di Bumi Sebyar. [Ian/Red]

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *