Soroti Perbaikan Pelayanan Distrik di Kaimana, Ini Tanggapan Kepala Suku Napiti
KAIMANA, gardapapua.com — Kepala Suku Napiti, Frans Amerbay, menyoroti kebijakan pergantian kepala distrik yang dinilai belum memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Kaimana. Ia menegaskan persoalan utama bukan terletak pada pergantian pejabat, melainkan pada sistem operasional pelayanan yang perlu dibenahi secara menyeluruh.
Menanggapi hal itu, Kata Frans, maka perlunya pelayanan publik di tingkat distrik yang membutuhkan standar operasional jelas, agar pelaksanaan tugas dapat berjalan efektif dan terukur. Selain itu, fungsi pengawasan juga perlu diperkuat sehingga setiap program dan kegiatan dapat dipantau secara berjenjang hingga tingkat kabupaten di Wilayah Distrik Kaimana.
Ia menilai dengan sistem pelayanan yang baik, berbagai persoalan masyarakat dapat diselesaikan secara bertahap, sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.
Oleh karena itu, pembenahan tata kelola pemerintahan dinilai menjadi langkah penting demi kepentingan bersama.
Frans juga mendorong, pemerintah daerah untuk meningkatkan koordinasi dengan berbagai pihak terkait, termasuk lembaga legislatif daerah jalur Otonomi Khusus (Otsus) yang mewakili masyarakat adat. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu mempercepat penyelesaian persoalan yang selama ini terjadi di lapangan.
“Kami berharap pemerintah daerah segera ambil langkah. Kalau langkah itu ada, maka masalah-masalah ini bisa diselesaikan dan aktivitas pemerintahan kembali berjalan baik,”Ucap Frans Amerbay usai mengikuti kegiatan Reses Anggota DPRPB Fraksi Otsus yang berlangsung belum lama ini di Grand Hotel, Kaimana.
Ia optimistis apabila pemerintah bergerak cepat dan tepat, stabilitas sosial di masyarakat dapat terjaga, sekaligus mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Harapan tersebut juga menjadi aspirasi masyarakat adat yang menginginkan pelayanan publik lebih optimal dan merata.
Frans menambahkan bahwa perbaikan pelayanan distrik bukan hanya tanggung jawab pemerintah semata, tetapi membutuhkan dukungan semua pihak, termasuk tokoh adat dan masyarakat. Dengan semangat kebersamaan, pembangunan daerah diyakini dapat berjalan lebih baik serta memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
Melalui perhatian dan langkah konkret pemerintah, masyarakat berharap pelayanan publik di tingkat distrik dapat semakin berkualitas, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan warga, sehingga tercipta kehidupan sosial yang harmonis dan berkeadilan. [JO/RED]
