Gelar Reses Pertama Tahun 2026, Irsan Lie Paparkan Aspirasi dan Pokir Yang Telah Terealisasi
KAIMANA, gardapapua.com — Anggota DPRD Papua Barat dari Fraksi PDI Perjuangan Daerah Pemilihan (Dapil) V Papua Barat, Irsan Lie, melaksanakan reses masa sidang pertama Tahun 2026 di Jalan Cendrawasih, Kabupaten Kaimana, pada Rabu (18/2/2026).
Dalam kegiatan tersebut, Irsan menegaskan bahwa reses bukan hanya sebatas menjaring dan mendengarkan aspirasi masyarakat, tetapi juga menjadi momentum untuk menyampaikan hasil perjuangan aspirasi yang telah diakomodasi dalam kebijakan pemerintah daerah, khususnya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun Anggaran 2025 serta sebagian program yang berjalan pada Tahun Anggaran 2026.
Demikian usulan program yang disampaikan DPRD tentunya berdasarkan hasil penjaringan aspirasi masyarakat yang sifatnya prioritas, dan tertuanf dalam pokok – pokok pikiran (Pokir).
“Reses kali ini bukan hanya penjaringan aspirasi, tetapi kami juga menyampaikan apa saja yang sudah dilaksanakan selama satu tahun lebih kami menjabat sebagai anggota DPR Papua Barat. Beberapa aspirasi sebelumnya sudah terjawab dan dimuat dalam program pemerintah,”Ujar Irsan Lie.
Ia menjelaskan, sejumlah program yang telah diperjuangkan kini mulai memasuki tahap pelaksanaan, meskipun sebagian masih menunggu realisasi di lapangan karena Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) baru saja diserahkan kepada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Papua Barat.
Salah satu capaian yang disampaikan adalah dorongan terhadap perubahan skala prioritas pembangunan infrastruktur dalam APBD Provinsi Papua Barat, yang sebelumnya berada pada urutan ketiga menjadi prioritas utama, termasuk perencanaan pembangunan jalan koridor barat. Selain itu, terdapat pula bantuan bagi kelompok nelayan serta dukungan koperasi untuk kelompok usaha masyarakat di Kabupaten Kaimana.
Menurutnya, banyak aspirasi masyarakat sebenarnya menjadi kewenangan pemerintah kabupaten, namun keterbatasan anggaran daerah membuat tidak semua kebutuhan dapat terakomodasi. Karena itu, diperlukan kolaborasi antara pemerintah kabupaten dan provinsi agar program pembangunan dapat menjawab kebutuhan masyarakat secara maksimal.
“Kita melihat bahwa kemampuan APBD kabupaten terbatas, sehingga perlu dukungan provinsi. Karena itu kami hadir untuk mengkolaborasikan aspirasi mana yang menjadi kewenangan kabupaten dan mana yang provinsi,”Paparnya.
Dalam reses tersebut, Irsan juga menyoroti pengembangan komoditas pala sebagai salah satu program unggulan ekonomi masyarakat. Ia menilai komoditas tersebut memiliki potensi besar meningkatkan pendapatan masyarakat, khususnya bagi Orang Asli Papua, apabila dikelola secara optimal dengan dukungan bibit unggul dan pendampingan pemerintah.
“Kami ingin mendorong masyarakat memanfaatkan komoditas unggulan seperti pala. Kalau dikelola maksimal, pendapatan masyarakat bisa meningkat signifikan,”Katanya.
Kegiatan reses turut dihadiri unsur pemerintah daerah, anggota DPR kabupaten, serta masyarakat setempat. Aspirasi yang dihimpun selanjutnya akan diinventarisasi untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan, baik di tingkat kabupaten, provinsi, maupun pusat.
Melalui kegiatan tersebut, Irsan berharap sinergi antara pemerintah dan masyarakat dapat semakin kuat dalam mendorong pembangunan serta peningkatan kesejahteraan di wilayah Papua Barat, khususnya Kabupaten Kaimana. [JO/RED]
