Pendirian SPPG – MBG di Kampung Wamesa, Bukti Nyata Polri Dukung Implementasi Pengembangan Gizi Sehat Anak Wilayah 3T
KAIMANA, gardapapua.com – Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polda Papua Barat di Kaimana, resmi didirikan sebagai bentuk implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG Polri) yang sejalan dengan inisiatif nasional dan arahan langsung Kapolri, sebagai upaya strategis memperbaiki asupan gizi anak sekolah, khususnya di daerah.
Demikian hal ini diutarakan oleh Wakapolda Papua Barat, Brigjen Pol. Sulastiana, S.I.P.,S.H.,M.Si., saat menghadiri peresmian dan launching Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polri yang dilakukan secara virtual oleh Presiden RI, Prabowo Subianto, serta launching operasional SPPG di wilayah Kampung terpencil di daerah semakin dipercepat, khususnya di Kampung Wamesa, Distrik Kambrauw, Kabupaten Kaimana, pada Jumat (13/2/2026).
Kata Wakapolda Papua Barat, Brigjen Pol. Sulastiana, bahwa pentingnya pemenuhan gizi anak sebagai fondasi membangun generasi cerdas dan berdaya saing, adalah fondasi utama dalam membentuk generasi yang sehat, cerdas, dan tangguh menuju Indonesia Emas 2045.
Dalam arahannya, Sulastiana juga menyebutkan, bahwa kehadiran SPPG di wilayah terpencil menjadi langkah strategis untuk memastikan anak-anak Indonesia, termasuk di Papua Barat, mampu memperoleh asupan makanan sesuai standar gizi.
“Anak-anak harus mendapatkan asupan yang standar agar memiliki intelektual yang baik, cerdas, dan mumpuni. Dengan gizi yang cukup, mereka bisa membangun ekonomi dan masyarakat di masa depan,”Ucap Brigjen Pol. Sulastiana.
Ia menyampaikan apresiasi kepada pemerintah distrik dan kampung atas dukungan terhadap pendirian SPPG di Wamesa. Menurutnya, program ini merupakan bagian dari kebijakan nasional makan bergizi gratis yang bertujuan membantu masyarakat, khususnya anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui.
Sulastiana juga mengingatkan bahwa operasional SPPG tidak dapat berjalan secara instan. Ada tahapan verifikasi, pemenuhan prosedur, serta kesiapan teknis yang harus dilalui agar pelayanan berjalan sesuai standar.
“Prosesnya harus sesuai prosedur. Jangan sampai ada keterlambatan bahan baku, kesalahan dalam proses memasak, atau kendala lain yang dapat mengganggu kualitas pelayanan,”Tegas Wakapolda.
Ia berharap koordinasi antara pemerintah daerah dan pihak terkait, termasuk Badan Gizi Nasional (BGN), dapat segera dilakukan agar verifikasi operasional SPPG Kampung Wamesa dipercepat.
Saat ini, tercatat sekitar 57 SPPG telah dibangun di wilayah Papua Barat, meski operasionalnya dilakukan secara bertahap sesuai kesiapan masing-masing daerah.
Sembari menekankan, bahwa keberhasilan program ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi membutuhkan pengawalan bersama seluruh elemen masyarakat.
“Kita berdoa agar pelayanan makan bergizi gratis ini berjalan lancar, tanpa hambatan, dan benar-benar memberi manfaat bagi anak-anak serta ibu hamil dan menyusui di Kampung Wamesa maupun wilayah lain,”Jelasnya.
Program SPPG di daerah terpencil diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas kesehatan, tetapi juga menjadi investasi jangka panjang dalam menciptakan generasi Papua Barat yang sehat, cerdas, dan siap bersaing di tingkat nasional. [JO/RED]
