Paulus Waterpauw : KEP2OP Dorong Pemda Manfaatkan Potensi Daerah di Tahun 2026, Ingatkan Pentingnya Penguatan Pendidikan Usia Dini
JAKARTA, gardapapua.com – Sejak diperkenalkan dan didukung oleh Presiden Prabowo kehadirannya berdasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 110/P Tahun 2025 tentang Pengangkatan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, jajaran Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (KEP2OP) terus bergerak melaksanakan koordinasi dengan pemerintah daerah di tingkat Kabupaten / Kota se-Tanah Papua, guna menyelaraskan program kerjasama yang baik.
Salah satunya, adalah berkaitan sinergitas pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam guna mendorong Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Pemerintah Daerah di Tanah Papua, dapat lebih dimaksimalkan di tahun 2026 sebagai bentuk penguatan Fiskal Daerah, agar pada program pembangunan dan pelayanan publik dasar bagi Masyarakat, kedepan dapat merata pelaksanaannya di daerah.
Demikian hal ini perlahan terlaksana, dimana Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (KEP2OP) bersama Kepala Daerah Kabupaten Lanny Jaya, Bupati Aletinus Yigibalom dan Jajarannya, melaksanakan pertemuan Rapat Dengar Pendapat (RDP), di Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, pada Kamis (5/1/2026).
Dalam rapat tersebut, dipimpin langsung oleh Ketua KEP Otsus Papua, Velix Wanggai dan dihadiri oleh Delapan orang anggota Pimpinan Komite, salah satunya Paulus Waterpauw.
Mewakili Ketua KEP Otsus Papua, Paulus Waterpauw dalam suasana RDP tersebut berkesempatan menyampaikan beberapa poin – poin penting tentang pemanfaatan potensi daerah dan sinergitas pemerintah daerah dalam mengawal kebijakan pemerintah pusat dalam hal percepatan membangun tanah papua, yakni pada sektor ekonomi dan sektor pendidikan.
Paulus Waterpauw, dalam paparannya mengungkapkan, bahwa Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, menilai di wilayah tanah papua banyak memiliki potensi besar terkait pemanfaatan hasil pertaniannnya. Disebutkan, bahwa beberapa wilayah alam di Tanah Papua merupakan rumah bagi beberapa varietas kopi unggulan, terutama jenis Arabika yang tumbuh di dataran tinggi.
Salah satunya, terkait peningkatan ekonomi dari perkebunan kopi, dan kopi yang berada di Lanny Jaya memiliki potensi karena berada di wilayah ketinggian Papua yang menjanjikan berada di Wilayah Provinsi Pegunungan Papua.
“Saya menyampaikan agar Pemerintah Kabupaten Lanny Jaya dapat memanfaatkan potensi daerah untuk peningkatan pendapatan asli daerah,”Ungkap Paulus Waterpauw, mengutip sosial media, Instagram, yang terpublish pada Kamis (9/1/2026), kemarin.
Waterpauw mengagumi Kopi Lany Jaya, yang sudah cukup dikenal luas oleh masyarakat. untuk itu, diharapkan adanya kolaborasi agar dalam pemanfaatan dan pengelolaannya, kedepan pemerintah perlu memberikan pelatihan terkait pengolahan kopi agar bisa memiliki kualitas dan harga jual yang lebih tinggi, serta menjadi produk kebanggan Lanny Jaya. Selain itu, diperlukan investasi dan melibatkan anak muda kabupaten Lanny Jaya sebagai motor penggerak.
Kata Waterpauw, pengembangan Kopi Papua harus dilakukan secara terencana dan serius, terutama dari sisi investasi dan dukungan anggaran. Ia menekankan bahwa kopi Papua tidak boleh dipandang sebagai kepentingan kelompok tertentu, melainkan sebagai peluang ekonomi daerah yang perlu didorong secara kolektif.
“Jika ini bisa dikelola dengan baik maka akan berdampak bagi pendapatan daerah. Kendati demikian, dibutuhkan adanya dukungan dari investor agar Kopi Papua semakin mendunia,”Ucap Waterpauw.
Sementara untuk pendidikan, Waterpauw dalam paparannya berharap, Pemerintah Daerah dapat memberdayakan anak asli daerah sebagai tenaga pendidik di Lanny Jaya.
Khususnya di sektor pendidikan, Waterpauw mengusulkan agar Pemerintah Daerah Kabupaten Lanny Jaya dapat membuat skema kontrak tenaga pendidik atau guru Orang Asli Papua (OAP) sebagai langkah memperkuat layanan pendidikan sekaligus membuka lapangan kerja bagi masyarakat lokal.
Seperti diketahui, bahwa peran penting pendidikan usia dini memiliki langkah strategis dalam membentuk masa depan Papua. Karena itu, kebijakan afirmatif di sektor pendidikan perlu diarahkan sejak tahap paling awal. “Perhatian terhadap kelompok Usia dini ini sangat menentukan. Dari merekalah perubahan mendasar bisa dimulai,”Imbuh Waterpauw.
Waterpauw juga menyinggung tantangan fiskal yang dihadapi daerah-daerah di Papua, termasuk keterbatasan dana Otonomi Khusus (Otsus), Dana Alokasi Umum, serta skema pendanaan lainnya. Dalam kondisi tersebut, ia menilai komunikasi aktif dengan pemerintah pusat menjadi kunci.
“Dalam situasi ekonomi seperti sekarang, komunikasi dan pengaturan yang matang sangat penting. Kepala daerah harus aktif membangun komunikasi dengan kementerian dan wakil menteri di Jakarta agar ada dukungan konkret,”Ujarnya.
Ia menambahkan, sinergi lintas kementerian dan lembaga diperlukan untuk mendorong kerja-kerja khusus bagi daerah-daerah di Papua yang membutuhkan percepatan pembangunan berbasis potensi lokal dapat segera terlaksanakan dengan baik agar program pemerintah mulai dari pusat hingga kedaerah wajib menyentuh lapisan Masyarakat dalam segala sektor. [FY/TIM/RED]
