Selaraskan Program Asta Cita Presiden RI, Bupati Teluk Bintuni Hadiri Rakornas Sinergi bersama Ditjen Polpum Kemendagri
JAKARTA, gardapapua.com — Direktorat Politik dan Pemerintahan Umum (Ditjen Polpum) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sukses menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Sinergi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum di Daerah Guna Mendukung Pelaksanaan Program Prioritas (Direktif), Presiden Prabowo Subianto dan Asta Cita, di Jakarta, pada Kamis (15/1/2026).
Kegiatan Rakornas Sinergi Ditjen Polpum dihadiri kurang lebih 1.000 orang peserta di Ballroom Hotel Pulman, Jakarta Central Park, sesuai laporan Sekretaris Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kemendagri, Andi Baso Indra Paharuddin, dalam sambutan pembukaan penyelenggaraan Rakornas Sinergi Ditjen Polpum Kemendagri dengan Pemerintah Daerah (Pemda) se-Indonesia.
Dia mengatakan, para peserta yang hadir diantaranya adalah kepala daerah bupati, wali kota, sekretaris daerah (Sekda), perwakilan OPD terkait yakni Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) di daerah.
“Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan nasional Indonesia. Terutama mendukung program direktif dan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto,”Kata Andi Baso Indra Paharuddin.
Disela-sela Rakornas, Bupati Teluk Bintuni, Yohanis Manibuy, S.E.,M.H menyampaikan, bahwa Rakornas ini diharapkan menjadi instrumen penting untuk memastikan tujuan utama, bahwa seluruh kebijakan, program, dan kegiatan di daerah berjalan searah dan selaras dengan program prioritas Presiden serta Asta Cita sebagai arah pembangunan nasional.
Sebab, urusan pemerintahan umum memiliki peran fundamental dalam menjaga stabilitas politik, ketenteraman dan ketertiban umum, serta memperkuat wawasan kebangsaan dan persatuan nasional di daerah dapat terwujud.
“Kami yakini melalui pelaksanaan Rakornas ini, dapat menjadi wadah konsolidasi lintas kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah akan semakin baik. Sebab semua instrumen membangun daerah adalah bukan saja menyamakan persepsi, namun demikian komitmen menyusun langkah strategis untum memperkuat sinergi pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan umum dapat tercapai dengan baik dan dinikmati Masyarakat asas manfaatnya,”Kata Bupati, Yohanis Manibuy.
Dikatakan Bupati, bahwa melalui Rakornas ini pemerintah menegaskan pentingnya peran Kepala Daerah bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta perangkat daerah, terkait dalam mendukung pelaksanaan program prioritas nasional.
Dimana seluruh program dan kegiatan di daerah diharapkan tidak berjalan secara sektoral, melainkan terintegrasi dan berorientasi pada hasil nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
Secara keseluruhan, Rakornas Sinergi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum di Daerah merupakan momentum penting untuk memperkuat komitmen bersama antara pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, stabil, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat, sejalan dengan visi Presiden dan Asta Cita sebagai fondasi pembangunan Indonesia ke depan.
Momentum Rakornas juga menjadi sarana evaluasi terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan umum di daerah, termasuk deteksi dini terhadap potensi konflik sosial, penguatan ketahanan nasional, serta peningkatan koordinasi dalam penanganan isu-isu strategis nasional di daerah kedepannya, wajib melibatkan element unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Sinergi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum di Daerah untuk pelaksanaan program prioritas Presiden dan Asta Cita itu, Bupati Teluk Bintuni, Yohanis Manibuy, didampingi Kepala Kesbangpol Provinsi Papua Barat, Rheinhard C. Maniagasi, Plt. Sekda Teluk Bintuni, I.B. Putu Suratna, Kepala Bappelitbangda Teluk Bintuni, Rifaldi Kwando, S.STP, MAP, Kepala Kesbangpol Teluk Bintuni, Zawal Halim, dan beberapa pendamping lainnya.
Melalui momentum Rakornas kolaborasi tersebut, program prioritas Presiden yang mencakup penguatan sumber daya manusia, pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, pemerataan pembangunan wilayah, penguatan tata kelola pemerintahan, peningkatan stabilitas nasional dan penguatan pelayanan publik dalam mewujudkan pemerataan pembangunan daerah dapat berjalan maksimal. Dimana seluruh program dan kegiatan di daerah diharapkan tidak berjalan secara sektoral, melainkan terintegrasi dan berorientasi pada hasil nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
Sebelumnya, dalam kesempatan itu, Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Akmal Malik, saat membuka secara resmi Rakornas tersebut turut menyampaikan terkait leadership pemerintahan di daerah yang tidak semata soal pemerintahan umum saja, namun juga persoalan penyelenggaraan pemerintahan secara menyeluruh.
“Terkait persoalan pemerintahan ini bagaimana asta cita Presiden RI itu dapat terlaksana dengan baik, dan kedepan bagaimana wawasan kebangsaan dan ideologi Pancasila, pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa, kerukunan antar umat beragama, penanganan konflik sosial, koordinasi pelaksanaan administrasi pemerintahan, kehidupan berdemokrasi serta pelaksanaan urusan yang berkaitan dengan trantibum,”Ucap Akmal Malik.
Sekedar diketahui, bahwa upaya sinergi ini dilakukan merujuk pada amanat Peraturan Presiden (Perpres) 12 Tahun 2025 tentang pembangunan jangka menengah nasional Tahun 2025-2029, yang selanjutnya akan dielaborasi menjadi rencana pembangunan menengah daerah (RPJMD) 2025-2029.
Hasil Rakornas ini, turut menjadi rujukan program Kesbangpol sebagai penanggung jawab pemerintahan umum di daerah. Selain itu juga diperlukan dukungan dari Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) selaku perencana program pembangunan di daerah dapat berjalan dan terintegrasi secara berkala dengan melaksanakan polsa pendekatan komprehensif melibatkan berbagai aspek partisipatif, tematik, holistik, dan spasial. [FY/TIM/RED]
