Tanggapi ‘Sindiran’ Edy Mulyadi, BPD HIPMI Papua Barat Dukung Perpindahan Ibukota Negara
KAIMANA, gardapapua.com — Pernyataan Edy Mulyadi yang nyinyir dan diduga berbau ‘Rasisme’ saat menanggapi perpindahan Ibukota ke Kalimantan Timur oleh Pemerintahan Joko Widodo dan KH. Ma’ruf Amin, juga mendapat tanggapan kecaman keras dari Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Badan Pengurus Daerah (BPD), Provinsi Papua Barat, Periode 2021 – 2024, William Heinrich.
Dalam keterangan tertulis yang diterima gardapapua.com, senin (24/1/2022), William Heinrich menilai bahwa pernyataan Edy Mulyadi yang diduga menghina Kalimantan hingga kemudian viral di media sosial itu, sangatlah tidak etis. Menurutnya, Edy Mulyadi yang kontra terhadap pemindahan ibu kota negara harusnya dapat memberikan argumentasi yang lebih elegen dan rasional.
“Dalam tayangan video yang viral itu, beliau (Edy,red) mengeluarkan kata-kata yang dinilai melukai masyarakat Kalimantan. Yang mana kita tahu bahwa wilayah itu ditunjuk sebagai lokasi Ibu Kota Negara baru. Mestinya, kalau menolak pemindahan ibukota negara harusnya beliau (Edy,red) keluarkanlah argumentasi yang lebih rasional. Bukan argumentasi berbau rasis. Ini sangat mencerminkan perilaku intoleran dan tidak menghargai Perbedaan,”Cetus William Heinrich, yang terpilih dan ditetapkan secara aklamasi menjadi Ketua Umum BPD HIPMI Papua Barat periode 2021-2024 pada Musyawarah Daerah (Musda) V HIPMI Papua Barat Ini.
Lanjut william, bahwa menggunakan bahasa yang memantik ketersinggungan masyarakat Kalimantan dan pendukung Prabowo Subianto yang mana Edy Mulyadi menyebut Prabowo sebagai Macan jadi Meong, adalah sebuah kritikan yang malah bisa memecah belah persatuan bangsa.
William Heinrich, yang juga selaku pemuda dan pengusaha asal kota senja Kaimana ini juga menegaskan bahwa menanggapi dan belajar dari hal tersebut, agar kedepan tidak ada lagi statemen-statemen berbau ‘Rasisme’. Yang mana meski dilontarkan sebagai bentuk aspirasi atau kontrol publik kepada Pemerintah, namun justru memicu perdebatan dan memecah belah persatuan bangsa ini.
Terlepas dari itu, William Heinrich, saat dimintai tanggapannya terhadap keputusan pemerintah pusat untuk memindahkan ibu kota negara (IKN) dari DKI Jakarta ke Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara (IKN), diakuinya adalah sebuah keputusan yang tepat.
William menilai, dari segi ekonomi dan bisnis, kedepan dengan adanya perpindahan Ibukota Negara ini, maka akan ada peningkatan perdagangan ke wilayah provinsi lain dan sekitarnya lebih proposional serta konektivitas antar wilayah akan semakin terbangun dan dikembangkan lagi. Sisi lainnya, akan ada peningkatan produksi dari sejumlah sektor non-tradisional seperti sektor layanan di antaranya sektor pemerintah, komunikasi, hotel, perdagangan, keuangan dan pendidikan.
” Kami BPD HIPMI Papua Barat yakini bahwa melalui Pemindahan ibu kota negara akan meningkatkan investasi di ibu kota baru dan provinsi sekitar. Ini akan membuat pergerakan ekonomi yang sangat luar biasa. Sehingga sebagai pengusaha – pengusaha muda mari bersama – sama kita siapkan kesempatan ini, dan mari kita saling mendukung dan berkolaborasi. Kami HIPMI Papua Barat siap berkolaborasi dan siap mendukung ritme visi – misi pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat,”Jelasnya.
” Intinya kami kami mendukung penuh pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur (Kaltim),”Tambahnya
Dia lalu berharap, agar Pemerintah Pusat lebih mematangkan rencana proyek pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur itu, disertai anggaran yang memadai. Selain itu juga tetap mengembangkan sektor potensial yang sudah ada, seperti pertanian, ekowisata, pertambangan, dan perkebunan dengan melibatkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan disana.
Seperti diketahui, belum lama ini penetapan UU IKN telah dilakukan Pemerintah Pusat. Didalamnya adalah memberikan jaminan atas pelaksanaan pemindahan ibu kota dari Provinsi DKI Jakarta ke wilayah Kalimantan Timur. Ibu Kota Nusantara juga akan berstatus pemerintah daerah khusus yang disebut otorita dan dipimpin oleh kepala otorita (setara menteri yang dipilih dan bertanggung jawab langsung kepada presiden). Dimana prioritas pembangunan Ibu Kota Negara Baru atau Nusantara ini, dalam tahapannya diprediksi memakan lebih dari 256.000 hektare. Dan di tahun 2024 adalah pembangunan infrastruktur dasar. [Ian/Red]
