DaerahGarda Sorong SelatanHeadline newsHukum dan KriminalUncategorized

LBH Gerimis Dukung dan Apresiasi Penegak Hukum Ungkap Dugaan Tipikor di Dishub Sorsel

SORSEL, gardapapua.com —- Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Gerakan Papua Optimis (Gerimis), Papua Barat Yosep Titirlolobi dalam rilisnya kepada media ini mengatakan bahwa LBH Gerimis mendukung penuh Kapolres Sorong Selatan dalam mengungkap dugaan tindak pidana korupsi di Dinas Perhubungan Kabupaten Sorong Selatan.

Kata Yosep, Dugaan Korupsi di Dinas Perhubungan Kabupaten Sorong Selatan ini sebenarnya sudah cukup lama, terkait dengan paket pengadaan Tranportasi sungai berupa longboat dan mesin 15 PK, oleh dinas perhubungan kabupaten Sorong Selatan tahun 2019 yang bersumber dari DAK afirmasi yang berjumlah miliaran rupiah.

“Kami sudah mendapatkan informasi bahwa Penyidk Unit Tipikor sudah melayangkan panggilan kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sorong Selatan berinisial MK terkait permintaan dokumen,” ungkap Yosep.

Menurut Yosep, dengan adanya panggilan Polisi dengan Nomor B/301/XI/2021/ Reskrim dan Surat Perintah Penyelidikan nomor SP-Lidik/152/X/2021 ini menandakan bahwa penegakan hukum betul-betul ditegakkan di Sorong Selatan tanpa memandang status jabatan seseorang, karena dimata hukum semua sama.

“Kami berharap penyidik Tipidter Polres Sorong Selatan bisa mengungkap secepatnya siapa dalang Korupsi dari paket pengadaan Longboat dan mesin 15 PK di Dinas Perhubungan Kabupaten Sorong Selatan yang bersumber dari DAK afirmasi, sehingga bisa ditetapkan sebagai tersangka setelah ditemukan dua alat bukti yang cukup, ungkap Yosep yang juga menjabat sebagai Ketua DPD Persatuan Alumni GMNI Papua Barat,”Ujarnya

Lanjut Yosep, paket pengadaan longboat dan mesin 15 PK selama ini tidak pernah berada di pelabuhan Sorong Selatan, penyidik harus berani untuk menelusuri dimana Longboat itu berada, karena menurut informasi, diduga Longboat-longboat itu telah disembunyikan di salah satu kampung di Kabupaten Raja Ampat.

Sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi di Dinas Perhubungan Kabupaten Sorong Selatan, Penyidik Tipidter harus berani memeriksa dokumen-dokumen di Dinas Perhubungan yang bersumber dari DAK afirmasi 2019.

“Tentu dokumen-dokumen yang dibutuhkan adalah Surat Kontrak Pengadaan, DPA Dinas Perhubungan Tahun 2019, Surat Permintaan Pembayaran, Surat Penyediaan Dana, Surat Perintah Membayar, Laporan hasil membayar, Ceklis Penerbitan SP2O, Surat Keterangan Pengajuan, Dokumen Tagihan Pembayaran dan laporan Pengadaan,”Tegas Yosep Titirlolobi yang juga seorang advokat muda yang lagi naik daun, di Papua Barat ini. [Tim/Red]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *