Apresiasi Jajaran Kemenkumham, Gubernur Papua Barat Tekankan Perlawanan Terhadap Korupsi

MANOKWARI, gardapapua.com — Gubernur Dominggus Mandacan menegaskan bahwa perlawanan terhadap korupsi harus terus digaungkan. Hal itu dikatakannya saat memberikan sambutan pada acara deklarasi janji kinerja dan pencananganan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK /WBBM tahun 2021 dilingkungan kantor wilayah kementerian hukum dan HAM papua barat, pada selasa (16/2/2021).

Gubernur mengatakan, bahwa menjaga integritas menjadi kunci penting dalam membentengi diri para aparatur negara dari tindakan korupsi sebagai musuh bersama. Sehingga, budaya integritas harus ditanamkan dalam diri dan menjadi identitas sumber daya manusia khususnya di papua barat, dalam melayani masyarakat.

” Sebagai Aparatur / Abdi negara dan pelayan masyarakat kita harus memberikan pelayanan sepenuh hati dan terbaik kepada masyarakat, serta memegang teguh janji yang telah kita ikrarkan atas nama TUHAN serta menjadikan Peraturan dan Undang – Undang sebagai pegangan dan penuntun dalam melaksanakan kerja pelayanan masyarakat,”Ucap Gubernur Dominggus Mandacan

Kesempatan itu, Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan turut mengapresiasi kepada jajaran Kemenkumham Papua Barat, yang mana dengan tata nilai “PASTI” yakni profesional, akuntabel, sinergi, transparan dan inovatif terus memberikan pelayanan yang prima bagi masyarakat dengan melakukan inovasi dan sinergitas dengan berbagai pihak sehingga tata nilai yang dimiliki bukan hanya sekedar simbol atau motto semata melainkan menjadi jiwa dari seluruh aparatur kementerian hukum dan HAM tidak terkecuali oleh jajaran yang berada di provinsi papua barat.

Dimana melalui deklarasi janji kinerja yang terdiri dari enam (6) poin antara lain melaksanakan perjanjian kinerja, target kinerja, serta Action Plan secara tepat waktu dan tepat sasaran, memberikan pelayanan masyarakat dengan sepenuh hati, Menjadi Abdi masyarakat yang jujur, amanah dan terpercaya dan mampu mengembangkan diri menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) kemenkumham yang tangguh, terampil, dinamis dan adaptif melalui implementasi corporate university, Mengembangkan sinergitas dan kolaborasi serta menjadi perekat pemersatu bangsa dalam bingkai empat pilar kebangsaan, mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan transformasi digital dalam bekerja untuk mewujudkan Zona Integritas (ZI) menuju satuan kerja Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBBM) dapat terwujudkan dan terlaksana baik.

“Semoga melalui keenam janji poin tersebut pelaksanaanya dijajaran kemenhumkam menjadi tonggak peningkatan prestasi yang akan diraih dengan baik oleh kanwil kemenkumham papua barat sepanjang tahun 2021,”Tukas Gubernur

Senada, Kaper Ombudsman RI Papua Barat diwakili Rosalina Selaya selaku Kepala Keasistenan Bidang Pencegahan ORI Papua Barat mengatakan, turut mengapresiasi Acara deklarasi janji kinerja dan pencananganan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK /WBBM tahun 2021 dilingkungan kantor wilayah kementerian hukum dan HAM papua barat, pada selasa (16/2/2021).

Dimana acara Pencanangan Zona Integritas dan Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkup Kanwil Hukum dan HAM Papua Barat adalah momen yang sangat penting sebagai bentuk pengikraran kembali komitmen untuk tetap berada di zona integritas dan konsisten untuk tetap berada di jalur bebas korupsi, birokrasi bersih, dan melayani.

“Tahun lalu, kami juga menjadi saksi dalam acara pencanangan seperti hari ini dan terus memonitor pelaksanaannya. Saya juga menyampaikan selamat karena ada dua kantor di lingkup Kanwil Kumham Papua Barat yang mendapat penghargaan WBBM dari Kemenpan-RB, yaitu Kantor Imigrasi Sorong dan Kantor Imigrasi Manokwari. Ini bukti bahwa ada hasil yang positif dari pencanangan pada tahun sebelumnya. Zona integritas memberi makna bahwa di dalam zona itu ada komitmen, wibawa, dan kepercayaan yang harus tetap dijaga sebagaimana yang diharapkan dari sebuah lembaga pemerintah yang mengemban sejumlah fungsi dan peran, termasuk pelayanan publik,”Papar Rosalina Selaya

Oleh sebab itu, harus menjadi standard moral dan perilaku dari seluruh insan di Kanwil Kumham Papua Barat. Sebagai lembaga formal pemerintah, tentu saja setiap unit kerja di lingkup Kanwil Kumham Papua Barat menjalankan fungsi birokrasi dalam pengertian administratif dan pelayanan publik.

Tentu saja, birokrasi itu harus efektif dan efisien untuk pencapaian tujuan dan missi lembaga. Dimana di tengah situasi dunia yang kompetitif dan ekspektasi publik yang tinggi terhadap pelayanan publik dewasa ini, penciptaan birokrasi yang bersih dan melayani adalah sebuah keniscayaan dapat tercapai bilamana adanya sebuah tindakan profesional, akuntabel, sinergi, transparan dan inovatif. [*/Rls/Red]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *