Lolos DPRPB Jalur Otsus, Mudasir Bogra Siap Perjuangkan Kepentingan Masyarakat Adat
KAIMANA, gardapapua.com — Nama Mudasir Bogra tak lagi asing dikalangan masyarakat Kabupaten Kaimana baik masyarakat kecil hingga pejabat pemerintah. Dia sangat terkenal karena kritikanya yang tajam dalam membela kepentingan masyarakat termasuk soal dugaan korupsi yang terjadi di daerah ini.
Kini pria asal suku Irarutu Kuri di Teluk Arguni Kabupaten Kaimana itu telah dinyatakan lolos seleksi DPR Papua Barat Jalur Otsus bersama dengan 10 orang lainya yang mewakili masing-masing wilayah adat di Papua Barat.
Kepada Wartawan, putra dari pasangan ayah Hajid Bogra dan Ibu Ipnina Murmana ini menyampaikan rasa terimakasih yang tulus atas dukungan dan kepercayaan yang telah diberikan oleh Dewan Adat Kaimana dan delapan suku asli Kaimana tetapi juga masyarakat daerah Kuri Wamesa.
“Saya menyampaikan penghargaan dan terimakasih yang tulus karena telah mempercayakan saya untuk ikut seleksi hingga hari ini bisa menjadi salah satu dari 11 nama yang ditetapkan Pansel,”Ujarnya Rabu (08/07/2020).
Dia mengaku, hal ini memang merupakan pergumulan panjang karena sejak lama dia sudah berkeinginan untuk mencari suasana baru namun tetap pada posisi untuk melayani masyarakat. Oleh karena itu, ketika mendapatkan dukungan dari Dewan Adat dan delapan suku, dia nyatakan siap.
Dalam kesempatan ini, pria kelahiran Kaimana, 15 Mei 1978 ini juga mengungkapkan alasanya meninggalkan pekerjaan sebagai PNS dan memilih untuk mewaliki masyarakat adat dan duduk di kursi legislatif.
“Baik PNS maupun DPRD adalah alat untuk melayani kepentingan rakyat. Saya bukan tidak mencintai ASN, tetapi dengan melihat perjalanan karir saya selama ini, saya merasa rugi kalau masih terus bertahan dan saya coba cari pengalaman baru,” akunya.
Masih Mudasir, ketika menjadi ASN tentu setiap orang memiliki idealisme dan hati nurani untuk membangun negerinya tetapi kemudian tidak bisa berbuat banyak karena terbentur dengan sistem yang membatasi ruang gerak. “Dalam perjalanan karir seorang ASN, ada idealisme untuk negeri tetapi ketika berbenturan dengan kekuasaan yang korup biasanya bukan hanya masyarakat yang menjadi korban tetapi juga ASN itu sendiri. Itulah yang saya dan beberapa teman lain alami di Pemerintah Kabupaten Kaimana,” akunya.
Kini setelah lolos seleksi, anak keempat dari lima bersaudara ini berkomitmen untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat adat tetapi juga Dewan Adat.
“Sangat disayangkan bahwa sampai Otsus sudah mau habis, Dewan Adat tidak pernah dapat perhatian secara formal. Ini tentu menjadi tangungjawab dan komitmen moral yang kami sudah sepakati di Dewan Adat Kaimana bahkan diseluruh Papua Barat bahwa perlu ada perhatian khusus kepada mereka dalam hal penguatan kelembagaan adat,” tegasnya.
Selama ini Dewan Adat dinilai Mudasir,kurang mendapat perhatian. Hal itu terbukti dengan minimnya pemberian dana Hibah termasuk upaya peningkatan kapasitas kelembagaan. Padahal Dewan Adat memiliki peranan penting yang bisa dimaksimalkan dalam meredam konflik. Salah satu contohnya adalah soal pemetaan batas wilayah adat yang sering menimbulkan persoalan.
“Jadi memang harus ada payung hukum tersendiri untuk mengakomodir kepentingan masyarakat melalui Dewan Adat. Yakni bagaimana diakui dan diberikan kekuatan dengan dana hibah yang maksimal. Ini tanggungjawab kami untuk tetap mendorong, dan Ini baru bagi saya, maka saya tentu sangat membutuhkan dukungan dari masyarakat tetapi juga kritik dan saran yang bisa saja disampaikan melalui tatap muka, dunia maya, maupun saat berpapasan. Intinya disegala kondisi,” tutupnya. [JO/RED]
